Jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai angka 250 juta jiwa tak sebanding dengan pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data dari Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan, baru sekitar 25-30 juta wajib pajak yang memiliki NPWP. Bahkan, tak sedikit yang belum memahami dan menyadari bahwa setelah memiliki NPWP, otomatis langsung melekat kewajiban melaporkan penghasilan, harta, utang, dan anggota keluarga setahun sekali (SPT Tahunan).
Masih banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki NPWP belum memahami dan menyadari bahwa setelah memiliki NPWP langsung otomatis melekat kewajiban melaporkan ” SPT Tahunan ” yaitu melaporkan setahun sekali atas Penghasilan – Harta – Hutang – Anggota yang menjadi tanggungan.
SPT Tahunan terbagi 2 yaitu :
1. SPT Tahunan Badan ( Batas waktu penyampaian adalah 30 April tahun pajak berikutnya )
2. SPT Tahunan Orang Pribadi ( Batas waktu penyampaian adalah 31 Maret tahun pajak berikutnya )
Khususnya SPT Tahunan Badan, memiliki kewajiban tambahan melampirkan beberapa laporan saat penyampaian ke KPP maupun secara online, yakni :
a. Form DER ( Debt Equity Ratio )
b. Form Master File & Local File
c. Form Daftar Nominatif
Bagi Wajib Pajak yang menjadi peserta Tax Amnesty juga memiliki kewajiban menyampaikan LPH yaitu Laporan Penempatan Harta sebanyak 3 kali selama 3 tahun berturut-turut.
Sejak Tahun Pajak 2018 PPH 25 dan PPH 21 ” Nihil ” maka tidak berkewajiban dalam melaporkan SPT Masa PPH Nihil, namun di masa Desember 2018 SPT Masa PPH 21 wajib dihitung – disetor – dilaporkan, kami KKP Benny Gunawan & rekan Cabang Jakarta akan mengupas lebih detail pengisian hingga formulir 1721-A1.
Bagaimana cara pengisian yang baik dan benar, Bapak/Ibu dapat menghadiri Workshop yang diselenggarakan oleh KKP Benny Gunawan – Cabang Jakarta, sehingga SPT Tahunan Badan maupun SPT Tahunan Orang Pribadi dapat disampaikan dengan LENGKAP.
Daftar Workshop “PERSIAPAN PENGISIAN SPT TAHUNAN BADAN DAN ORANG PRIBADI 2018” sekarang juga dengan menekan tombol di bawah ini.